News Jatim

Karyawan Perempuan Was-was Ketentuan Cuti Melahirkan 6 Bulan

Karyawan Perempuan Was-was Ketentuan Cuti Melahirkan 6 Bulan
Karyawan di Kota Probolinggo. (Ridhowati Saputri )

AKURAT.CO, DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) sebagai RUU inisiatif. RUU KIA dianggap memiliki nilai strategis dalam upaya menjaga dan meningkatkan sumber daya manusia. DPR merasa perlu segera menyelesaikan pembahasannya pada masa persidangan tahun 2022-2023 mendatang.

Di sisi lain, hal itu memunculkan kekhawatiran di sejumlah elemen karyawan di daerah. Beberapa karyawan di Kota Probolinggo khawatir jika RUU KIA disahkan malah berdampak pada berkurangnya kesempatan kerja bagi perempuan.

Kekhawatiran itu terkait ketentuan hak ibu yang bekerja mendapatkan cuti melahirkan paling sedikit 6 bulan dan mendapatkan waktu istirahat 1,5 bulan jika mengalami keguguran, yang disebutkan dalam Pasal 4 RUU KIA.

baca juga:

"Kelihatannya memang enak bisa diberi cuti lama, tapi saya malah takut perusahaan akan membatasi karyawan perempuan. Bahkan bisa saja menerapkan perjanjian kontrak kerja yang melarang karyawan untuk hamil," kata Nuning Lestari, karyawan salah satu koperasi di Kota Probolinggo, Selasa (27/9/2022).

Nuning menjelaskan bahwa hak cuti 6 bulan sangat menguntungkan untuk perempuan yang bekerja sebagai PNS. Bagi perempuan yang bekerja di swasta bisa sebaliknya.

"Jika cuti 6 bulan, perusahaan tetap membayar gaji kepada karyawan perempuan meskipun tidak bekerja. Belum lagi karyawan lain yang harus mengganti pekerjaannya juga bisa overtime atau melebihi waktu. Perusahaan akan mikir juga kalau merekrut karyawan perempuan," lanjut Nuning menyampaikan kerisauannya.

Hal senada diutarakan Kartika Sari, karyawan pabrik garmen di Kota Probolinggo. "Takutnya nanti kalau mau buat kontrak ada klausul dilarang hamil. Itu kan repot juga terutama buat yang sudah nikah. Kalau yang masih gadis nggak masalah," ujarnya. 

Para karyawan berharap pengusaha mendukung penuh jika RUU KIA disahkan. Perusahaan diharapkan tidak melakukan pengurangan atau membatasi rekrutmen karyawan perempuan.

Agus Rianto, Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo mengungkapkan bahwa tidak perlu khawatir terkait hal tersebut. Pasalnya RUU jika disahkan masih perlu aturan turunan. Dalam peraturan turunan, kata Agus, pasti akan ada peraturan detail pelaksanaan cuti bagi ibu hamil dan menyusui.

"Meskipun sudah disahkan, UU itu tidak bisa otomatis berlaku. Harus ada peraturan turunannya," ujarnya.