News Jatim

Komunitas Disabilitas Kabupaten Probolinggo Tuntut Perda

Komunitas Disabilitas Kabupaten Probolinggo Tuntut Perda
Gabungan Komunitas Penyandang Disabilitas se-Kabupaten Probolinggo audiensi dengan pimpinan dan anggota DPRD Kota Probolinggo Senin (26/9/2022). Mereka menuntut Perda Disabilitas. (Ridhowati Saputri )

AKURAT.CO, Gabungan Komunitas Penyandang Disabilitas se-Kabupaten Probolinggo menuntut adanya Perda Disabilitas. Hal ini untuk mengakomodir hak-hak penyandang disabilitas dalam aktifitas publik.

Tuntutan ini mereka sampaikan dalam audiensi dengan pimpinan dan anggota DPRD Kota Probolinggo Senin, (26/9/2022). 

Riski, juru bicara Komunitas Penyandang Disabilitas se-Kabupaten Probolinggo menjelaskan bahwa penyandang disabilitas tidak ingin sekedar menjadi obyek pembangunan melalui program bantuan sosial yang selama ini diberikan. Pihaknya ingin turut serta menjadi subyek pembangunan sesuai kemampuan masing-masing. Tidak hanya menjadi beban pemerintah dan pengangguran.

baca juga:

"Dalam 4 bulan ini kami mendapat amanah membangun infrastruktur. Sebelumnya tidak ada gambaran sama sekali bahwa seorang penyandang disabilitas bisa terlibat dalam pembangunan infrastruktur," kata Riski.

Tentunya keterlibatan penyandang disabilitas dalam program infrastruktur berkaitan dengan aktifitas administrasi secara professional sesuai dengan hambatan yang dialami.

"Di sinilah kami diposisikan sebagai warga negara yang yang memiliki kesetaraan dan hak yang sama dengan warga non disabilitas. Kami punya jalan untuk komunikasi dengan Pemerintah daerah," terangnya. 

Riski menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat bersama DPR RI telah mengesahkan UU 8/2016 tentang penyandang disabilitas. UU ini adalah payung hukum bagi orang-orang penyandang disabilitas namun masih bersifat nasional.

"Kami memerlukan payung hukum yang lebih detail di tingkat daerah. Sehingga Kami mengusulkan agar ada Perda Disabilitas," ujarnya. 

Selain itu Riski meminta dalam penyusunan Perda Disabilitas agar pihaknya dilibatkan. "Perda penyandang disabilitas ini tentang kami, jadi mohon libatkan kami dalam pembahasannya,” terangnya.

Sugianto, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Probolinggo yang memimpin audiensi menyambut baik usulan Perda Disabilitas. Namun tentunya perlu waktu untuk proses pengajuan raperda.

"Jika berkaitan dengan raperda memang harus ada anggaran untuk naskah akademik. Jangan sampai kita membuat perda justru akan memperlambat ruang gerak disabilitas. Jika berkaitan perda, maka ruangnya akan ada batasan," ujarnya. 

Politisi Nasdem ini tentu akan melihat terlibih dahulu daerah mana saja yang telah memiliki Perda Disabilitas. Sehingga bisa menjadi acuan dalam penyusunan raperda.

Andi Suryanto Wibowo, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo merespon positif usulan Perda Disabilitas.

"Teman-teman disabilitas ingin mandiri. Sehingga kita harus hadir disana. Namun teman-teman disabilitas juga mohon bersabar karena dalam pembentukan perda perlu proses," tambahnya.