News Jatim

Pemkot Pasuruan Persembahkan Tiga Kali Opini WTP

Pemkot Pasuruan Persembahkan Tiga Kali Opini WTP
Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut diserahkan secara langsung kepada Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Ketua DPRD Kota Pasuruan Ismail Marzuki Hasan pada Kamis (25/5) siang di auditorium BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo. (Pemkot Pasuruan )

AKURAT.CO, Pemkot Pasuruan kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun 2023. Ini merupakan kali ketiga Pemkot Pasuruan meraih opini WTP.  Diraihnya kembali opini WTP merupakan bukti keseriusan Pemkot Pasuruan untuk menyajikan transparansi keuangan daerah yang akuntabel. 

Opini WTP didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur tahun anggaran 2022.

Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut diserahkan secara langsung kepada Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Ketua DPRD Kota Pasuruan Ismail Marzuki Hasan pada Kamis (25/5) siang di auditorium BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo.

baca juga:

Gus Ipul ketika dimintai komentarnya terkait raihan WTP ketiga selama masa kepemimpinannya bersama Wawali Adi Wibowo di Kota Pasuruan ini, menyatakan rasa terima kasihnya atas kerja keras seluruh ASN di lingkungan Pemkot Pasuruan. 

"Terimakasih kepada seluruh ASN Kota Pasuruan yang telah berjuang agar kita tetap mendapatkan Opini WTP," ujar Gus Ipul yang pada hari itu mengenakan pakaian khas Kota Pasuruan.

Ia juga menyebut masih ada sejumlah catatan dan rekomendasi dari BPK terkait laporan hasil pemeriksaan LKPD Kota Pasuruan.

Dari data yang diperoleh tim liputan Diskominfotik, beberapa catatan tersebut diantaranya:

1. Pengelolaan PBB perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tidak tertib

2. Kekurangan volume atas pelaksanaan 9 paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan

3. Pengelolaan dana cadangan Pemkot Pasuruan belum tertib, dan

4. Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemkot Pasuruan tidak tertib.

Kedepan Gus Ipul ingin catatan tersebut ditindak lanjuti dan Pemkot Pasuruan lebih transparan lagi dalam pengelolaan keuangan daerah. 

"Kita akan tindak lanjuti catatan ini dan akan terus minta pendampingan dan masukan-masukan dari BPK terkait strategi terbaik mengatasi masalah ini," imbuhnya.

Wali Kota juga menambahkan bahwa kedepan target Pemkot Pasuruan mempertahankan WTP sebagai bukti pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan profesional.

"Target kita berikutnya WTP dengan TLRHP di atas 90 persen. Itu PR (pekerjaan rumah) kita," tegasnya.