News Jatim

Pemkot Pasuruan Terima Rp 26 Miliar DBHCHT, Alokasi Belanja Diharapkan Tepat Sasaran

Sama halnya dengan anggaran lainnya, penggunaan anggaran DBHCHT juga harus bisa dipertanggungjawabkan.

Pemkot Pasuruan Terima Rp 26 Miliar DBHCHT, Alokasi Belanja Diharapkan Tepat Sasaran
Pemusnahan rokok-rokok ilegal oleh Bea Cukai. (Laily Ulinnuha )

AKURAT.CO, Pemerintah Kota Pasuruan menerima sekitar Rp 26 miliar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2022 ini. Sebanyak 70 persen anggaran tersebut dialokasikan untuk bidang kesehatan. Sedangkan sisanya digunakan untuk penegakkan hukum dan sosialisasi.

Sosialisasi dan penegakkan hukum DBHCHT untuk Kota Pasuruan sendiri dengan anggaran sekitar Rp 2,6 miliar yang saat ini di bawah tanggungjawab Satpol PP. Mengingat besarnya anggaran, Wakil Ketua DPRD Kota Pasuruan Farid Misbah mewanti-wanti sasaran kegiatan harus jelas dan ada manfaatnya untuk masyarakat Kota Pasuruan.

"Saya harap dinas yang mengelola DBHCHT benar-benar bisa memilah dan bijaksana menggunakannya. Sosialisasi ya harus mengena dan narasumbernya jelas," tandas Farid, Rabu (21/9/2022).

baca juga:

Farid mencontohkan, seperti halnya sosialisasi DBHCHT dan penegakkan hukum di tahun lalu yang dinilai bagus, yakni dengan melibatkan seluruh ketua RT dan RW se-Kota Pasuruan dan berbagai profesi lainnya.

"Kami akan memantau untuk apa saja kegiatannya nanti. Jangan sampai muspro dan masyarakat Kota Pasuruan malah tidak bisa menikmati juga anggaran tersebut," lanjut Farid.

Sementara itu sampai saat ini Satpol PP Kota Pasuruan tampak masih belum juga melakukan sosialisasi DBHCHT tersebut. "Kami masih koordinasi dengan Bagian Hukum yang dulu menangani," ujar Satpol PP Kota Pasuruan Nur Fadoli.

Di sisi lain DBHCHT dalam penggunaannya juga akan diperiksa oleh direktorat terkait. Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan Wahyu Susanto mengatakan, sama halnya dengan penggunaan anggaran lainnya, pemda nantinya juga harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana khusus tersebut.

"Sama, ada evaluasi dan monitoring juga dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan," kata Wahyu.