News Jatim

PMK Tarif Cukai Belum Jelas, Begini Reaksi Para Pelaku Usaha

PMK Tarif Cukai Belum Jelas, Begini Reaksi Para Pelaku Usaha
PMK tarif cukai belum jelas, begini reaksi pelaku usaha. (Istimewa)

AKURAT.CO, Belum adanya aturan jelas yang mengatur detail tarif cukai hasil tembakau (CHT) menimbulkan keresahan para pelaku usaha, menyusul keputusan pemerintah menaikan tarif CHT tertimbang 10% pada tahun 2023 dan 2024, yang diumumkan pada 03 November 2022 lalu. 

Ketua Gabungan Perusahaan Rokok (GAPERO) Surabaya, Sulami Bahar berpandangan, industri hasil tembakau resmi sudah banyak ditempa dengan berbagai tekanan, seperti tarif cukai dan rokok ilegal. 

Menurut Sulami, angka kenaikan 10% selama dua tahun ke depan dirasa tinggi bagi pelaku usaha IHT, apalagi di waktu yang sama pihaknya harus bersaing dengan keberadaan rokok illegal yang beredar marak di pasar. 

baca juga:

"Kami khawatir kalau industri ditekan terus-menerus seperti ini mereka akan menutup pabriknya atau yang terburuk mereka beramai-ramai akan beralih ke rokok ilegal yang pada kenyataanya selama ini diberi karpet merah oleh pemerintah," terang Sulami Bahar di Surabaya, Jumat (9/12/2022). 

Pihaknya juga meminta pemerintah  mendukung pelaku usaha resmi di industri hasil tembakau (IHT) dengan menerapkan peraturan yang jelas dan transparan. 

Sulami berharap, pemerintah dapat memberikan jaminan proteksi yang lebih pasti untuk kelangsungan usaha yang kondusif bagi para pelaku usaha resmi IHT. Salah satunya, dengan menjamin ketersediaan pita cukai bagi semua pabrik dan segera mengumumkan PMK. 

"Mengingat peraturan ini merupakan kunci penting bagi IHT dalam melakukan perencanaan usaha ke depan, dan saat ini banyak pelaku industri yang terpaksa memberhentikan operasi karena tidak memiliki kejelasan tersebut," imbuh Sulami. 

Sementara itu, Ketua Umum KADIN Jawa Timur, Adik Dwi Putranto mengatakan, belum adanya aturan yang jelas yang mengatur detail tarif CHT menimbulkan keresahan para pelaku usaha. Pasalnya,  mereka tidak dapat melakukan perencanaan pembelian pita cukai untuk bulan Januari 2023 yang mestinya sudah dapat dilakukan sejak awal bulan Desember. 

"Ketidakjelasan peraturan tarif cukai menjadi masalah tambahan yang harus dihadapi oleh para pelaku usaha yang juga harus terbebani dengan kenaikan cukai tinggi," katanya. 

Adik Dwi bilang, cukai rokok mengalami kenaikan tinggi dalam beberapa tahun terakhir semakin memberatkan para pelaku Industri Hasil Tembakau (IHT). Ditambah lagi, saat ini aturan baku mengenai tarif tidak kunjung diterbitkan. 

"Hal ini tentu mengganggu kelangsungan usaha, terlebih pada perusahaan-perusahaan yang tidak lagi memiliki stok pita cukai, mereka harus menghentikan operasinya sampai waktu yang tidak diketahui. Ini menciptakan ketidakpastian usaha," terang Adik. 

Pihaknya menyampaikan tidak kunjung diterbitkannya PMK menjadi masalah dan memiliki imbas yang signifikan terhadap keseluruhan rantai pasok produk tembakau. Sejalan dengan itu, KADIN Jawa Timur juga mengungkapkan pandangannya terhadap penetapan kenaikan cukai dua tahun yang ditetapkan Pemerintah. 

“Kami menghargai langkah Pemerintah yang pada tahun ini menetapkan angka kenaikan cukai untuk dua tahun, dengan harapan bahwa ini akan memberikan proyeksi usaha yang lebih baik,” ujarnya. 

Di lain sisi, pemerintah perlu melihatnya dengan lebih luas bahwa dalam beberapa tahun terakhir, IHT sudah mengalami tekanan berat, dan hal ini diperburuk dengan adanya pihak-pihak tidak resmi yang turut masuk di dalam industri tembakau dengan melakukan peredaran rokok illegal dengan jumlah yang kian meningkat. 

"Mereka ini tidak membayar cukai dan bisa bergerak bebas,” tukasnya.