News Jatim

Wakil Wali Kota Pasuruan Ingatkan Persoalan Kemiskinan Tanggung Jawab Bersama

Wakil Wali Kota Pasuruan Ingatkan Persoalan Kemiskinan Tanggung Jawab Bersama
Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo (Mas Adi) membuka secara resmi rapat koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Pasuruan. (Dinas Kominfo Kota Pasuruan)

AKURAT.CO, Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo (Mas Adi) membuka secara resmi rapat koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Pasuruan. Mas Adi menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama. 

"Kami terus berupaya menangani persoalan kemiskinan. Namun, persoalan kemiskinan ini tidak hanya menjadi persoalan Kota Pasuruan namun juga nasional. Untuk itu, persoalan kemiskinan ini merupakan tanggung jawab bersama. Karena, untuk mengukur kesejahteraan sebuah daerah dari angka kemiskinannya,"kata Mas Adi dalam rapat koordinasi digelar di Valencia Resto, Senin (5/12/2022). 

Mas Adi mengatakan upaya Pemerintah Kota Pasuruan untuk mengentaskan dan menekan angka kemiskinan menunjukkan hasil yang positif. 

baca juga:

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 mencapai 13.020 jiwa atau 6,37 persen dari total penduduk. Angka itu menurun 0,51 persen terhadap jumah penduduk miskin. Pada Maret 2021 penduduk miskin sejumlah 13.970 jiwa atau 6,88 persen. 

Indeks kedalaman kemiskinan mengalami penurunan 0,22 poin. Pada Maret 2021 sebesar 1,15 menjadi 0,93 pada Maret 2022. Indeks keparahan kemiskinan juga menurun 0,05 pon yaitu pada tahun 2021 sebesar 0,27 menjadi 0,22 pada kondisi Maret 2022.

"Untuk garis kemiskinan Kota Pasuruan pada bulan Maret 2021 sebesar Rp. 461.624 perkapita/bulan pada Maret 2022, atau mengalami kenaikan Rp. 25.526. Alhamdulillah ada kenaikan," kata orang nomor dua di Kota Pasuruan itu. 

Mas Adi juga menegaskan bahwa pemerintah Kota Pasuruan memiliki tugas berat lainnya yakni penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 sebagaimana intruksi presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. 

"Dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Perlu kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem diantaranya, menurunkan beban pengeluaran masyarakat, dengan cara pemberian Bansos, BPNT, PKH, PIP, subsisdi listik, pemasangan listrik gratis, subsidi elpiji maupun pemberian JKN," urainya

Kemudian, meningkatkan pendapatan melalui peningkatan kapasitas SDM, pemberdayaan masyarakat dengan pemberian pelatihan, program vokasi, kemudahan akses pembiayaan dan permodalan, akses pasar dan lain sebagainya. Serta, meningkatkan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak. 

"Sektor UMKM kita ini, tumbuh dengan baik. Kemudahan permodalan ini, juga perlu sehingga dapat membuat UMKM semakin tumbuh. Sanitasi kita juga perlu diperhatikan," pungkas Mas Adi.