Jatim

Kebijakan Seni Budaya Jawa Timur: Saatnya Memperkuat Ekosistem Budaya

Syukron Nuaim Hayat | 16 November 2026, 14:50 WIB
Kebijakan Seni Budaya Jawa Timur: Saatnya Memperkuat Ekosistem Budaya
Isa Wahyudi, Budayawan Malang. - Istimewa.

AKURAT.CO, Budayawan Malang, Isa Wahyudi berpandangan, kebijakan seni dan budaya di Jawa Timur perlu dievaluasi secara menyeluruh. Sebagai provinsi dengan kekayaan tradisi, kesenian, bahasa, adat istiadat, dan warisan sejarah yang beragam, Jawa Timur memiliki modal kebudayaan yang besar. Namun, kekayaan tersebut belum sepenuhnya diikuti kebijakan pemajuan kebudayaan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berpihak kepada pelaku budaya di tingkat akar rumput.

Menurut Ki Demang --sapaan akrab Isa Wahyudi-- , yang perlu dibenahi adalah tata kelola, keberpihakan anggaran, perlindungan pelaku seni, regenerasi seniman, serta ruang aktualisasi bagi komunitas budaya.

Data historis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur tahun 2021 mencatat terdapat 6.943 pelaku seni, 4.136 kelompok sanggar, 178 sarana prasarana seni budaya, dan 4.219 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK). Namun, dari ribuan OPK tersebut, baru 96 yang ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda.

"Angka ini memperlihatkan besarnya pekerjaan rumah dalam inventarisasi, perlindungan, dan pengakuan kekayaan budaya daerah," kata Ki Demang di Malang, Senin (16/11/2026).

Ki Demang yang merupakan Penggagas Kampung Budaya Polowijen, menyatakan, pelestarian budaya tidak cukup dilakukan melalui festival, pertunjukan, lomba, atau seremoni tahunan. Kebudayaan harus tumbuh dari masyarakat, dirawat oleh komunitas, diwariskan kepada generasi muda, serta mendapatkan dukungan kebijakan yang konsisten.

"Jangan sampai pemerintah hanya hadir ketika ada festival atau peringatan hari tertentu. Kebudayaan harus hidup setiap hari di tengah masyarakat. Komunitas budaya, sanggar, seniman, dan masyarakat adat harus menjadi subjek utama pemajuan kebudayaan, bukan sekadar pelengkap kegiatan pemerintah," tegas Ki Demang.

Ada sedikitnya lima persoalan yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pertama, kebijakan masih perlu bergeser dari orientasi kegiatan menuju ekosistem.

"Festival dan pertunjukan memang penting, tetapi harus terhubung dengan pembinaan komunitas, regenerasi seniman, pendidikan budaya, dan keberlanjutan sanggar," ujarnya.

Kedua, perlindungan dan kesejahteraan pelaku budaya belum boleh diabaikan. Seniman tradisi, pengrajin, maestro, juru pelihara situs, dan pengelola komunitas membutuhkan kepastian dukungan, ruang berkarya, serta penghargaan yang layak.

Ketiga, inventarisasi dan perlindungan warisan budaya harus dipercepat. RPJMD Jawa Timur 2025–2029 mencatat persentase warisan budaya yang ditetapkan baru mencapai 2,07 persen pada 2024. Targetnya meningkat menjadi 2,37 persen pada 2027 dan 3,07 persen pada 2030.

"Ini menunjukkan masih besarnya pekerjaan perlindungan dan penetapan warisan budaya," kata kandidat Doktor Psikologi Budaya Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Keempat, regenerasi dan literasi budaya perlu diperkuat. Anak muda jangan hanya menjadi penonton pertunjukan tradisional.

"Mereka perlu dilibatkan sebagai pelaku, kreator, peneliti, dan pengembang kebudayaan dengan memanfaatkan teknologi digital," imbuhnya.

Kelima, koordinasi pemerintah dan komunitas harus diperbaiki. Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, Dewan Kebudayaan, perguruan tinggi, dan komunitas perlu memiliki agenda bersama agar program tidak berjalan sendiri-sendiri.

Ke depan, ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan. Pertama, menyusun peta jalan pemajuan kebudayaan Jawa Timur berbasis potensi dan kebutuhan setiap daerah.

Kedua, memperkuat regulasi pemajuan kebudayaan yang menjamin perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

Ketiga, mengembangkan dana fasilitasi kebudayaan yang mudah diakses komunitas, sanggar, dan pelaku seni.

Keempat, membangun desa dan kampung budaya sebagai pusat pendidikan, pelestarian, serta aktivitas ekonomi berbasis kebudayaan.

Kelima, menyelenggarakan program regenerasi seniman melalui sekolah, pesantren, perguruan tinggi, dan komunitas.

Keenam, membuat sistem pendataan dan evaluasi terbuka dengan indikator yang mengukur dampak program, bukan sekadar jumlah kegiatan dan peserta.

"Tantangan sesungguhnya adalah menghadirkan kebijakan yang memberikan ruang, keberpihakan, dan keberlanjutan. Pemajuan kebudayaan harus menempatkan masyarakat sebagai pemilik sekaligus penggerak kebudayaan. Pemerintah hadir sebagai fasilitator, pelindung, dan penguat ekosistemnya," tukasnya. ***

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.