Jatim

Jatim Peringkat Ketiga Nasional Penipuan Digital, Pradipa Institute: Evaluasi Sistem Pengawasan dan Perlindungan Konsumen

Syukron Nuaim Hayat | 16 November 2026, 08:50 WIB
Jatim Peringkat Ketiga Nasional Penipuan Digital, Pradipa Institute: Evaluasi Sistem Pengawasan dan Perlindungan Konsumen
Ilustrasi.

AKURAT.CO, Pradipa Institute menaruh perhatian serius terhadap temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menempatkan Jawa Timur pada peringkat ketiga nasional dalam jumlah laporan penipuan keuangan digital.

Berdasarkan data yang dipublikasikan, terdapat 99.347 laporan penipuan digital dari Jawa Timur selama periode 22 November 2024 hingga 30 September 2026.

Deputi direktur Pradipa Institute Agus Surono berpandangan, angka tersebut bukan sekadar statistik kejahatan digital. Lebih dari itu, temuan ini menjadi indikator adanya persoalan dalam ekosistem perlindungan konsumen jasa keuangan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.

"Tingginya laporan penipuan digital harus menjadi momentum bagi OJK untuk melakukan evaluasi dan otokritik terhadap efektivitas pengawasan sektor jasa keuangan. Kita tidak boleh membebankan seluruh tanggung jawab pencegahan kepada konsumen. Ada tanggung jawab regulator dan industri jasa keuangan yang harus diperiksa secara serius," tegas Agus Surono dihubungi di Jakarta, Minggu (15/11/2026) malam.

Menurutnya, masyarakat menggunakan layanan perbankan dan transaksi digital karena memiliki kepercayaan terhadap sistem keuangan yang berada dalam pengawasan negara. Ketika kepercayaan tersebut terganggu akibat maraknya penipuan, persoalannya bukan lagi semata-mata kelalaian individu, melainkan juga menyangkut kualitas tata kelola dan perlindungan dalam ekosistem keuangan digital.

Menurut Agus, banyaknya kegiatan sosialisasi, rekening yang diblokir, maupun jumlah laporan yang diterima tidak serta-merta mencerminkan keberhasilan perlindungan konsumen.

"Seberapa efektif sistem tersebut mencegah kejahatan? Seberapa cepat laporan korban ditindaklanjuti? Berapa banyak dana masyarakat yang berhasil diselamatkan dan dikembalikan? Serta bagaimana perkembangan penegakan hukum terhadap jaringan pelakunya?" ujarnya.

Karena itu, Pradipa Institute menyodorkan lima rekomendasi kebijakan. Pertama, mendesak OJK melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan jasa keuangan.

"OJK perlu mengevaluasi efektivitas pengawasan perbankan dan penyelenggara jasa pembayaran, terutama dalam proses pembukaan rekening, verifikasi identitas nasabah, pemantauan transaksi tidak wajar, serta penggunaan rekening sebagai sarana penampungan dana hasil kejahatan," tegasnya.

Kedua, mendesak transparansi kinerja Indonesia Anti-Scam Centre.

Menurut Agus, IASC perlu menyampaikan laporan berkala secara terbuka mengenai jumlah laporan, nilai kerugian yang dilaporkan, rekening yang diblokir, nilai dana yang berhasil diamankan, dana yang berhasil dikembalikan kepada korban, serta laporan yang belum terselesaikan.

"Transparansi ini penting agar masyarakat dapat mengukur sejauh mana mekanisme perlindungan yang dibangun negara benar-benar memberikan hasil," katanya.

Ketiga, memperkuat tanggung jawab industri perbankan dan penyelenggara pembayaran. Pihaknya meminta OJK memastikan lembaga jasa keuangan memiliki sistem deteksi dini, mekanisme pemblokiran darurat, dan layanan pengaduan yang responsif.

"Perbankan dan penyelenggara pembayaran tidak boleh hanya diposisikan sebagai penyedia infrastruktur transaksi. Mereka juga harus menjalankan tanggung jawab pencegahan penyalahgunaan fasilitas keuangan," ujarnya.

Keempat, mengubah pendekatan literasi keuangan menjadi perlindungan berbasis komunitas.

Menurut Agus, edukasi keuangan harus menjangkau masyarakat hingga tingkat desa, pasar tradisional, kelompok UMKM, sekolah, komunitas pekerja, dan kelompok rentan.

"OJK perlu mengevaluasi kualitas dan dampak program edukasi, bukan semata-mata menghitung jumlah kegiatan dan peserta," terangnya.

Kelima, memperkuat koordinasi penegakan hukum dan pemulihan kerugian korban.

Pihaknya mendorong OJK lebih memperkuat koordinasi dengan IASC, PPATK, Kepolisian, perbankan, penyelenggara telekomunikasi, dan kementerian terkait untuk menelusuri aliran dana, mengungkap jaringan pelaku, serta mempercepat proses penanganan korban.

"Pemblokiran rekening harus menjadi pintu masuk penelusuran kejahatan, bukan menjadi titik akhir penanganan," katanya.

Pradipa Institute mendorong OJK menjadikan tingginya laporan penipuan digital di Jawa Timur sebagai momentum pembenahan sistemik.

"Sebab, keberhasilan pengawasan keuangan bukan diukur dari seberapa banyak masyarakat diperingatkan agar tidak tertipu, melainkan dari seberapa kuat sistem mampu mencegah kejahatan, melindungi korban, dan memulihkan kepercayaan publik," pungkasnya. ***

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.