Jatim

Advokat dan Tiga Pejabat Ditetapkan Sebagai Tersangka Baru Korupsi KBS

Dhani Ramadani | 20 November 2026, 14:51 WIB
Advokat dan Tiga Pejabat Ditetapkan Sebagai Tersangka Baru Korupsi KBS
Empat tersangka baru korupsi KBS. - Istimewa.

AKURAT.CO, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim menetapkan dan menahan empat orang tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) Tahun Anggaran 2025 hingga 2026.

Penetapan disampaikan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim, Punia Atmaja bersama Asisten Intelijen dan tim penyidik dalam konferensi pers, Kamis (19/11/2026).

Keempat tersangka yakni MN (Direktur Keuangan dan SDM), NW (Direktur Operasional dan Umum), EES (anggota Badan Pengawas PDTS KBS), serta MM (advokat Kantor Ma’ruf Syah & Partner).

Sebelumnya, penyidik telah menetapkan Choirul Anwar (CA) selaku Dirut PD TS KBS dalam kasus korupsi kas KBS. Penyidik melakukan pengembangan. Ternyata, ditemukan bukti adanya aliran dana kas KBS secara tidak sah, selain yang diduga dinikmati oleh CA.

Aspidsus menjelaskan, perkara ini bermula pada Februari 2025 ketika direksi dan karyawan PDTS KBS mendapat panggilan dari Kejari Tanjung Perak terkait dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant. Melalui perantara EES, NW dan MN bertemu dengan MM yang meminta lawyer fee Rp100 juta dan dana Rp500 juta dengan dalih untuk menutup perkara. Namun, uang dari kas PDTS KBS tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik.

Modus serupa kembali terulang pada April 2025, saat direksi dan Badan Pengawas PDTS KBS menjalani pemeriksaan oleh Kejati Jatim terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan periode 2013–2024. MM kembali meminta lawyer fee Rp100 juta dan dana pengurusan Rp995 juta. Permintaan tersebut berkembang hingga total uang yang dikucurkan mencapai Rp2,41 miliar, yang juga tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejati Jatim.

“Uang tersebut tidak pernah diberikan kepada penyidik Kejari Tanjung Perak,” ujar Punia.

Kejati Jatim menegaskan seluruh permintaan dana itu murni akal-akalan para tersangka dan memastikan tidak pernah meminta sejumlah uang untuk menghentikan kasus. Ironisnya, dana Rp2,41 miliar yang semestinya digunakan untuk membenahi fasilitas serta pelayanan wahana rekreasi kebanggaan warga Surabaya tersebut justru dikuras untuk kepentingan pribadi dengan mencatut nama Kejaksaan.

Guna menutupi pengeluaran gelap tersebut, keempat tersangka diduga merekayasa dokumen dan administrasi keuangan perusahaan.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.