Jatim

Elang Berebut Langit, Pipit Bertahan Hidup

Syukron Nuaim Hayat | 18 November 2026, 07:47 WIB
Elang Berebut Langit, Pipit Bertahan Hidup
Adi Harnowo (Peminat Burung dan Sosial Kemasyarakatan). - Istimewa.

Oleh: Adi Harnowo (Peminat Burung dan Sosial Kemasyarakatan)

Dalam kehidupan alam, setiap burung memiliki karakter dan cara bertahan hidup yang berbeda. Elang dikenal sebagai penguasa langit dengan cengkeraman kuat. Merak memikat perhatian melalui keindahan bulunya. Gagak dikenal cerdik dan mampu beradaptasi. Sementara burung Pipit, meskipun kecil dan tidak memiliki kekuatan istimewa, mampu bertahan hidup dalam kelompok.

Dunia politik sebenarnya tidak jauh berbeda. Ada penguasa yang ingin menguasai langit kekuasaan, ada elite yang sibuk memperlihatkan keindahan citra, ada kelompok yang lihai membaca peluang, dan ada rakyat kecil yang setiap hari harus berjuang mempertahankan kehidupannya.

Persoalannya, ketika burung-burung besar terlalu sibuk berebut wilayah terbang, siapa yang memikirkan nasib burung-burung kecil di bawahnya?

Dalam perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, konsolidasi politik, pembentukan koalisi besar, penataan kabinet, dan berbagai agenda pembangunan memperlihatkan bahwa kekuasaan bukan sekadar persoalan siapa yang memimpin.

Kekuasaan juga menyangkut bagaimana negara dikelola, bagaimana ekonomi bergerak, bagaimana dunia usaha bertahan, dan bagaimana rakyat memperoleh manfaat dari kebijakan pemerintah.

Dua tahun perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk melakukan refleksi. Bukan semata-mata mencari siapa yang menang atau kalah dalam pertarungan politik, melainkan melihat apakah energi besar yang dimiliki para elite benar-benar digunakan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.

Elang merupakan gambaran menarik tentang kekuasaan. Ia memiliki sayap kuat, penglihatan tajam, dan kemampuan menguasai ruang terbang yang luas.

Dalam politik, karakter elang dapat menggambarkan elite yang memiliki kekuasaan, sumber daya, jaringan, serta pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan.

Negara sebesar Indonesia membutuhkan pemimpin yang berani mengambil keputusan, mampu menjaga stabilitas, dan tidak mudah menyerah menghadapi tekanan. Namun, kekuatan juga memiliki batas. Elang yang merasa seluruh langit adalah miliknya berpotensi menganggap burung lain sebagai ancaman.

Dalam politik, sikap semacam ini bisa melahirkan kecenderungan memusatkan kekuasaan, mempersempit ruang kritik, dan menjadikan loyalitas sebagai ukuran utama dalam kehidupan pemerintahan.

Konsolidasi politik yang terlalu luas memang dapat memberikan kenyamanan bagi pemerintah. Dukungan parlemen mempermudah pembahasan kebijakan dan anggaran. Akan tetapi, demokrasi tidak boleh hanya diukur dari kelancaran pemerintah memperoleh persetujuan politik.

Harus ada kekuatan yang berani mengingatkan, mengawasi, dan mengoreksi ketika kebijakan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Peristiwa politik dan ketegangan di lingkaran elite menjelang November 2026 menjadi pengingat bahwa hubungan kekuasaan tidak selalu berjalan dalam garis lurus. Perubahan konfigurasi politik di tingkat atas dapat memengaruhi persepsi publik dan kepercayaan terhadap stabilitas pemerintahan.

Elang boleh menguasai langit, tetapi negara tidak boleh menjadi milik satu kelompok atau satu lingkaran kepentingan. NKRI adalah rumah bersama.

Burung merak dikenal karena keindahan bulunya. Ketika mengembangkan ekornya, perhatian semua orang tertuju kepadanya. Dalam politik, Merak dapat menjadi metafora bagi kekuasaan yang terlalu sibuk membangun penampilan.

Pembangunan infrastruktur, program bantuan sosial, proyek strategis, dan berbagai program prioritas tentu penting. Pemerintah membutuhkan komunikasi publik untuk menjelaskan capaian dan arah kebijakannya.

Namun, persoalannya muncul ketika keberhasilan lebih banyak diukur dari kemeriahan peluncuran program daripada hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Ekonomi tidak tumbuh hanya melalui seremoni. Ia membutuhkan kepastian, produktivitas, daya beli, dan keberanian mengambil risiko. Data BPS menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada triwulan II 2026. Bank Indonesia kemudian mencatat pertumbuhan 5,47 persen pada triwulan III 2026. Ini merupakan capaian positif yang patut diapresiasi.

Akan tetapi, pertumbuhan tersebut harus diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan yang lebih merata.

Merak boleh memperlihatkan keindahannya, tetapi keindahan bulu tidak boleh menggantikan kemampuan terbang.

Gagak merupakan burung yang cerdas, mampu beradaptasi, dan pandai membaca situasi. Dalam dunia politik, karakter ini dapat menggambarkan kelompok elite yang lihai menempatkan diri dalam setiap perubahan kekuasaan. Mereka bisa berpindah posisi, membangun aliansi, dan menemukan jalan untuk tetap berada dalam lingkaran pengaruh.

Dalam batas tertentu, kemampuan beradaptasi merupakan bagian dari dinamika politik. Namun, persoalan muncul ketika kepentingan jabatan dan akses kekuasaan lebih dominan daripada kepentingan publik.

Politik kemudian berubah menjadi arena transaksi. Dukungan diberikan bukan karena kesamaan visi, melainkan karena perhitungan keuntungan. Jabatan menjadi hadiah politik. Kebijakan berpotensi diarahkan untuk melayani kelompok yang memiliki akses lebih besar kepada pengambil keputusan.

Dampaknya tidak sederhana. Ketika keputusan ekonomi dipengaruhi kepentingan sempit, dunia usaha menghadapi ketidakpastian. Pelaku bisnis kesulitan membaca arah kebijakan.

Sementara, investor harus menghitung ulang risiko. Pengusaha kecil menghadapi persaingan yang tidak seimbang dengan kelompok yang memiliki kedekatan terhadap pusat kekuasaan. Pada akhirnya, biaya politik dapat berubah menjadi biaya ekonomi yang harus ditanggung masyarakat.

Di antara burung-burung besar yang berebut langit, ada burung Pipit yang hidup sederhana. Ia tidak memiliki kekuatan untuk menguasai wilayah, tidak mempunyai bulu indah untuk menarik perhatian, dan tidak memiliki cengkeraman kuat untuk mempertahankan kekuasaan.

Namun, justru burung Pipit inilah yang paling dekat dengan gambaran rakyat kecil. Bagi rakyat, politik bukan sekadar pertarungan antarpartai atau perebutan jabatan.

Politik berkaitan langsung dengan harga beras, biaya sekolah, pekerjaan, kesehatan, harga pupuk, tarif listrik, dan kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ketika elite sibuk membangun aliansi dan mengatur ulang pengaruh, pedagang kecil tetap harus memikirkan bagaimana dagangannya laku. Buruh tetap menunggu kepastian upah. Petani berharap harga hasil panennya tidak jatuh.

Nelayan memikirkan biaya bahan bakar. Anak muda mencari pekerjaan yang tidak sekadar memberikan upah minimum, tetapi juga masa depan.

Data BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,65 persen pada Mei 2026. Jumlah penduduk bekerja memang mencapai sekitar 148,19 juta orang. Namun, persoalan kualitas pekerjaan, upah, dan produktivitas masih menjadi tantangan.

Bank Dunia dalam laporan Indonesia Economic Prospects Juni 2026 juga mengingatkan bahwa penciptaan lapangan kerja belum sepenuhnya menghasilkan pekerjaan dengan produktivitas dan penghasilan yang memadai. Sebagian besar tambahan pekerjaan masih terserap pada sektor berproduktivitas rendah.

Artinya, pekerjaan rumah pemerintah bukan hanya menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, tetapi juga memastikan pekerjaan tersebut mampu mengangkat kesejahteraan.

Ada ironi ketika negara berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi sebagian masyarakat masih kesulitan merasakan manfaatnya. Pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai pemerataan berpotensi memperlebar jarak antara kelompok yang memiliki modal dan mereka yang hanya mengandalkan tenaga.

Burung Pipit memang kecil, tetapi jumlahnya sangat banyak. Dalam demokrasi, rakyat kecil bukan kelompok pinggiran. Mereka adalah pemilik kedaulatan yang menentukan legitimasi kekuasaan.

Dampak dinamika kekuasaan tidak berhenti pada urusan politik. Dunia usaha merupakan salah satu sektor yang paling cepat merasakan perubahan arah kebijakan dan ketidakpastian pemerintahan.

Pengusaha membutuhkan tiga hal mendasar: kepastian hukum, kepastian regulasi, dan kepastian ekonomi. Bayangkan seorang pengusaha yang hendak membangun pabrik. Ia harus menghitung investasi, pembelian mesin, biaya tenaga kerja, perizinan, bahan baku, distribusi, hingga proyeksi keuntungan. Semua perhitungan itu membutuhkan kepastian.

Jika aturan berubah terlalu sering, proses perizinan tidak konsisten, atau kebijakan pemerintah saling bertentangan, biaya usaha meningkat. Pengusaha akhirnya menunda ekspansi, mengurangi produksi, bahkan membatalkan investasi.

Laporan International Finance Corporation (IFC) mengenai sektor swasta Indonesia tahun 2026 mengidentifikasi kompleksitas regulasi, ketidakpastian kebijakan, dan ketidaksinkronan aturan sebagai hambatan bagi iklim investasi.

Persoalan tersebut lebih berat dirasakan oleh pelaku usaha kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan sumber daya untuk menghadapi persoalan administratif.

Ketika investasi tertunda, pembangunan fasilitas produksi ikut tertunda. Ketika produksi menurun, kebutuhan tenaga kerja berkurang. Ketika lapangan kerja menyusut, konsumsi rumah tangga melemah. Ketika daya beli turun, pedagang, transportasi, UMKM, dan berbagai usaha pendukung ikut terkena dampaknya.

Inilah efek berganda (multiplier effect) dari keputusan politik terhadap kehidupan ekonomi. Satu kebijakan yang tidak dirancang dengan matang dapat memengaruhi banyak sektor sekaligus.

Sebaliknya, satu kebijakan yang tepat dapat menciptakan manfaat berantai: investasi tumbuh, industri berkembang, tenaga kerja terserap, pendapatan masyarakat meningkat, dan penerimaan negara bertambah.

Karena itu, pemerintah tidak boleh memandang dunia usaha hanya sebagai sumber pajak atau objek pengaturan. Dunia usaha merupakan mitra strategis pembangunan.

Negara harus hadir sebagai regulator yang adil, fasilitator yang efektif, dan penjaga persaingan yang sehat. Jangan sampai pengusaha yang dekat dengan kekuasaan memperoleh kemudahan, sementara pengusaha yang bekerja secara profesional justru menghadapi hambatan.

Lebih jauh, pemerintah juga harus memahami bahwa usaha besar dan UMKM memiliki kebutuhan berbeda. Industri besar membutuhkan kepastian investasi jangka panjang, sementara UMKM membutuhkan akses modal, pasar, teknologi, pendampingan, dan perlindungan dari praktik persaingan yang tidak sehat.

Berbeda dengan Elang yang identik dengan dominasi, Bangau dapat menjadi metafora tentang ketenangan dan kesabaran. Ia berdiri di perairan dangkal, mengamati keadaan sebelum mengambil langkah.

Dalam politik, karakter Bangau menggambarkan pemimpin yang tidak terburu-buru mengambil keputusan, mampu membaca persoalan secara utuh, dan mempertimbangkan dampak jangka panjang. Indonesia membutuhkan kepemimpinan semacam ini.

Persoalan bangsa terlalu kompleks untuk diselesaikan hanya dengan pendekatan kekuasaan. Kemiskinan tidak cukup diatasi dengan bantuan sesaat. Pengangguran tidak selesai hanya dengan membuka pelatihan. Ketimpangan tidak dapat diselesaikan melalui pembangunan yang terkonsentrasi pada wilayah tertentu.

Pembangunan industri harus diikuti penyiapan tenaga kerja. Investasi harus memberikan manfaat bagi daerah. Hilirisasi harus memperkuat industri nasional, bukan sekadar memindahkan eksploitasi sumber daya alam ke tahap pengolahan.

Ketahanan pangan harus memperhatikan kesejahteraan petani. Transisi energi harus mempertimbangkan lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.

Kebijaksanaan politik juga berarti berani mengakui kesalahan. Pemerintah tidak harus selalu benar. Namun, pemerintah harus memiliki mekanisme untuk memperbaiki kebijakan yang terbukti tidak efektif.

Indonesia membutuhkan perubahan orientasi politik, dari politik perebutan kekuasaan menuju politik pengabdian dan pembangunan. Pemerintah perlu membangun kontrak kinerja yang terukur dengan masyarakat.

Setiap program strategis harus memiliki target, indikator keberhasilan, jadwal pelaksanaan, dan mekanisme evaluasi yang terbuka.

Kebijakan ekonomi juga harus dibangun melalui dialog yang sehat antara pemerintah, dunia usaha, pekerja, petani, akademisi, dan masyarakat sipil.

Jangan sampai keputusan penting hanya lahir dari ruang rapat elite tanpa memahami persoalan di lapangan.

Kepastian hukum dan regulasi harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu menyederhanakan perizinan, menyinkronkan aturan pusat dan daerah, memberantas korupsi, serta memastikan persaingan usaha berlangsung adil.

Di sisi lain, penguatan ekonomi rakyat harus menjadi agenda utama.

Yang tidak kalah penting adalah memperkuat institusi demokrasi. Parlemen harus menjalankan fungsi pengawasan, lembaga peradilan harus independen, dan birokrasi harus bekerja berdasarkan profesionalisme.

Para elite juga perlu memiliki kesepakatan kebangsaan tentang hal-hal mendasar yang tidak boleh dipertaruhkan dalam pergantian kekuasaan: keutuhan NKRI, supremasi konstitusi, pemberantasan korupsi, perlindungan hak warga negara, dan pemerataan kesejahteraan.

Pada titik inilah, metafora burung mengajarkan bahwa kekuasaan tidak semestinya dimaknai sebagai kemampuan menguasai ruang seluas-luasnya.

Elang membutuhkan kebijaksanaan agar kekuatannya tidak menjadi ancaman. Merak perlu memahami bahwa pencitraan bukan ukuran keberhasilan. Gagak harus menggunakan kecerdasannya untuk membangun, bukan sekadar mencari keuntungan.

Sementara Pipit mengingatkan bahwa kehidupan bangsa sesungguhnya bertumpu pada rakyat kebanyakan.

Indonesia tidak membutuhkan terlalu banyak burung yang merasa paling berkuasa. Indonesia membutuhkan ekosistem yang memungkinkan setiap warga negara tumbuh dan memperoleh kesempatan yang sama.

Jangan sampai para elite sibuk berebut langit, sementara rakyat kehilangan tempat berpijak.

Sebab, NKRI bukan sangkar bagi kepentingan penguasa. NKRI adalah rumah bersama yang harus dirawat oleh seluruh anak bangsa.

Dan ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan seberapa tinggi ia mampu terbang di langit kekuasaan, melainkan seberapa besar manfaat yang ditinggalkannya bagi kehidupan rakyat dan masa depan Indonesia. ***

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.