Jatim

Kepala DLH Jatim Nurkholis Ditetapkan Jadi Tersangka Baru Kasus Korupsi Dinas ESDM

Syukron Nuaim Hayat | 17 November 2026, 10:04 WIB
Kepala DLH Jatim Nurkholis Ditetapkan Jadi Tersangka Baru Kasus Korupsi Dinas ESDM
Ilustrasi korupsi. - Istimewa. Gemini.

AKURAT.CO, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) menetapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Nurkholis, sebagai tersangka baru perkara tindak pidana korupsi di lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim. Pria yang pernah menjadi Penjabat (Pj) Bupati Pasuruan ini ditahan selama 20 hari di cabang Rutan Kejati Jatim untuk kepentingan penyidikan.

Setelah ditetapkan tersangka, Nurkholis, langsung bergegas keluar dari Kantor Kajati Jatim, Selasa (17/11/2026), pukul 00.00 WIB. Dengan posisi kedua tangan diborgol, serta mengenakan rompi tahanan, Nurkholis berusaha menutup rapat wajahnya, menggunakan sebuah amplop coklat dan masker hitam.

Untuk diketahui, sebelumnya, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim telah menetapkan 3 orang sebagai terdakwa. Yakni Aris Mukiyono selaku Kepala Dinas ESDM, Hermawan sebagai Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah, dan Ertika Dinawati selaku Kabid Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM.

Mulanya, jumlah tersangka yang diamankan sebanyak 4 orang. Namun, seiring berjalannya penyidikan, satu di antaranya yaitu eks Kabid Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, Oni Setiawan, meninggal dunia. Almarhum meninggal dunia pada Jumat (18/9/2026), sekitar jam 17.00 WIB, akibat serangan jantung, sempat dilarikan ke Rumah Sakit Islam Jalan Ahmad Yani, Kota Surabaya.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja memaparkan, berdasarkan fakta perkembangan hasil penyidikan, ditemukan adanya peran tersangka Nurkholis dalam kasus ini selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, pada periode Januari 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024. Menurutnya, tersangka memerintahkan almarhum Oni Setiawan selaku Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, dan tersangka Ertika Dinawati sebagai Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, untuk meminta sejumlah uang.

"Meminta uang yang tidak sesuai dengan ketentuan, atau uang pungutan liar kepada para pemohon izin," papar I Gede Punia Atmaja, kepada awak media.

I Gede Punia Atmaja mengungkapkan, terdapat 7 pemohon izin bidang pertambangan dimintai uang, hingga jumlah total sebesar Rp1,1 miliar. Tersangka juga meminta uang kepada 28 pemohon izin bidang geologi dan air tanah, dengan total nilai uang Rp133.500 Juta. Sehingga, total keseluruhan uang mencapai Rp1,2 miliar.

"Dalam kasus ini, semua sudah lengkap, tapi izin tidak dikeluarkan dengan suatu alasan, sehingga meminta uang kemudian izin dikeluarkan," urainya.

Dari jumlah Rp1,2 miliar, Nurkholis disebut telah menikmati uang sebesar Rp687.500 juta yang terdiri dari bidang pertambangan sebesar Rp552.500 juta dan dari bidang geologi dan air tanah sebesar Rp135 juta. Atas perkara ini, penyidik menyita barang bukti baik berupa uang Rp615 juta dan emas batangan seberat 50 gram milik Nurkholis.

"Barang bukti telah dilakukan penyitaan oleh Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, berdasarkan surat penyitaan, dan telah mendapatkan penetapan izin sita, dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya," ucapnya.

Nurkholis dijerat menjerat pasal berlapis. Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999, juncto Pasal 20 UU RI No 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Atau Pasal 12 huruf B UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 20 UU RI No 1 Tahun 2023 tentang KUHP 

Atau Pasal 606 ayat 2 UU RI No 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 20 UU RI No 1 Tahun 2003 tentang KUHP, juncto UU RI No 1 Ttahun 2026 tentang penyesuaian pidana.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.