Laporan Penipuan Digital di Jatim Masuk Peringkat 3 Nasional

AKURAT.CO, Jawa Timur menempati posisi ketiga provinsi dengan laporan penipuan keuangan digital terbanyak di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada 99.347 laporan penipuan yang berasal dari Jatim selama periode 22 November 2024 hingga 30 September 2026.

Jumlah tersebut menempatkan Jatim di bawah Jawa Barat dan DKI Jakarta. Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), laporan penipuan di Jatim paling banyak berasal dari Surabaya, Sidoarjo, dan Kota Malang.

Adapun modus penipuan yang mendominasi meliputi penipuan belanja atau jual beli daring, panggilan palsu yang mengatasnamakan pihak lain (fake call), serta penipuan investasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OJK Provinsi Jawa Timur Horas VM Tarihoran mengatakan, tingginya laporan penipuan tersebut menjadi perhatian.

"Perluasan akses keuangan harus diiringi dengan penguatan pelindungan konsumen agar masyarakat tidak hanya semakin mudah menggunakan layanan keuangan, tetapi juga memahami risiko dan terhindar dari berbagai modus kejahatan keuangan," kata Horas, Sabtu (14/11/2026).

Lebih lanjut ia membeberkan, secara nasional, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) telah menghentikan 1.222 entitas ilegal.

"Jumlah tersebut terdiri atas 951 pinjaman daring ilegal, 242 penawaran investasi ilegal, 27 gadai swasta ilegal, dan dua aktivitas ilegal lainnya," beber Horas.

Untuk mempercepat penanganan penipuan, OJK bersama anggota Satgas PASTI, perbankan, dan penyelenggara sistem pembayaran terus mengoptimalkan IASC. Upaya tersebut dilakukan untuk mempercepat penelusuran dan pemblokiran rekening yang digunakan dalam tindak penipuan.

Horas mengimbau masyarakat yang menjadi korban penipuan keuangan agar segera melapor melalui kanal resmi IASC. Dengan begitu, proses penelusuran hingga pemblokiran rekening dapat dilakukan lebih cepat.

Di sisi lain, OJK juga memperkuat edukasi untuk menekan risiko masyarakat menjadi korban penipuan online. Salah satunya melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).