Jatim

Polda Jatim Bekuk 29 Tersangka Penipuan Kerja di Luar Negeri dan Jadi Tentara di Rusia dengan Gaji Tinggi

Dhani Ramadani | 21 November 2026, 09:25 WIB
Polda Jatim Bekuk 29 Tersangka Penipuan Kerja di Luar Negeri dan Jadi Tentara di Rusia dengan Gaji Tinggi
Rilis kasus TPPO. - Istimewa.

AKURAT.CO, Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Jawa Timur berhasil mengungkap delapan perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan 14 tersangka. Ada beragam modus perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal, mulai dari tawaran pekerjaan di Armenia, Jepang, Singapura, hingga Timur Tengah. Bahkan, ditemukan perekrutan warga negara Indonesia untuk dijadikan tentara di Rusia.

Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Jatim Kombes Pol Ganis Setyaningrum mengatakan, secara keseluruhan jajaran Polda Jatim berhasil mengungkap 21 perkara TPPO dengan 29 tersangka. Dari jumlah tersebut, delapan perkara ditangani langsung Ditres PPA dan PPO Polda Jatim dengan 14 tersangka.

“Ini merupakan wujud komitmen Polda Jatim sekaligus hasil sinergi bersama instansi terkait dalam upaya penindakan, pencegahan, dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang,” ujar Ganis dalam konferensi pers, Jumat (20/11/2026).

Salah satu perkara yang diungkap adalah dugaan TPPO dengan modus penawaran pekerjaan di Armenia. Para pelaku menawarkan pekerjaan dengan iming-iming gaji 1.000 dolar AS per bulan. Namun, setiap calon pekerja diminta menyiapkan biaya keberangkatan sebesar Rp75 juta.

Kasus lainnya adalah dugaan perekrutan pekerja tujuan Jepang melalui media sosial dengan biaya Rp40 juta hingga Rp75 juta per orang. Polda Jatim juga mendalami dugaan TPPO terkait perekrutan dua WNI yang dijanjikan pekerjaan sebagai tentara di Rusia dengan iming-iming gaji Rp54 juta per bulan.

Terhadap para tersangka, penyidik menerapkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan konstruksi hukum masing-masing perkara. Dari kasus itu, ia mengimbau masyarakat tidak tergiur dengan tawaran pekerjaan di luar negeri sebelum memastikan legalitas perusahaan penempatan kerja.

"Masyarakat yang menemukan indikasi perekrutan secara nonprosedural dapat melaporkan kepada kepolisian melalui layanan 110 atau berkoordinasi dengan instansi terkait," katanya mengakhiri.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.