Jatim

Paripurna RAPBD Kota Pasuruan 2027, Fraksi Golkar Minta Anggaran Obat Tidak Dikurangi

Dhani Ramadani | 21 November 2026, 16:14 WIB
Paripurna RAPBD Kota Pasuruan 2027, Fraksi Golkar Minta Anggaran Obat Tidak Dikurangi
Rapat Paripurna DPRD Kota Pasuruan. - Istimewa.

AKURAT.CO, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pasuruan menggelar rapat paripurna pembahasan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2027, Sabtu 21/11/2026. Beberapa hal menjadi sorotan Fraksi Partai Golkar dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Kota Pasuruan itu.

Fraksi Partai Golkar lewat juru bicaranya Sutirta menyampaikan beberapa pandangan dan pertanyaan atas beberapa hal yang menjadi perhatian setelah menggelar proses hearing dengan seluruh perangkat daerah sebelumnya. Efisiensi anggaran yang masih berlanjut di tahun depan berdampak adanya rencana efisiensi anggaran obat di RSUD dr R Soedarsono Kota Pasuruan. Jika hal itu benar-benar terjadi, Fraksi Partai Golkar khawatir ketersediaan obat di RSUD maupun di Puskesmas akan berkurang.

"Fraksi Golkar meminta agar anggaran obat tidak dipotong atau dikurangi sehingga mengganggu ketersediaan obat dan juga mengganggu pelayanan bagi masyarakat," ujar Sutirta.

Fraksi penguasa kursi parlemen Kota Pasuruan ini juga meminta Pemkot Pasuruan memperhatikan kesejahteraan tenaga medis di RSUD dr R Soedarsono Kota Pasuruan lewat penyesuaian jasa pelayanan (jaspel). Selanjutnya, sorotan atas optimalisasi peran Perumdam dan UPT logam terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi Golkar juga menyoroti sumbangsih pendapatan dari UPT logam yang hanya sekitar Rp 50 juta/tahun, dianggap tidak sebanding dengan infrastruktur yaitu pembangunan gedung baru bagi UPT logam yang menghabiskan anggaran miliaran.

"Sampai kapan ketimpangan antara besarnya investasi infrastruktur dan minimnya kontribusi PAD akan dibiarkan berlangsung?" lanjut Sutirta.

Berikutnya adanya rencana penyesuaian tarif pelanggan PDAM Kota Pasuruan juga dibahas dalam pandangan umum tersebut. Adanya rencana menaikkan tarif dasar pada blok 3 (pemakaian di atas 21/m3 untuk mendongkrak pendapatan sebesar Rp 80 - 90 juta/bulan. Fraksi Golkar berpandangan bahwa membebankan inefisiensi internal ke masyarakat melalui penyediaan tarif bukanlah langkah bijak. Apalagi tata kelola teknis belum dilakukan secara maksimal.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.