Paripurna RAPBD Kota Pasuruan 2027, Fraksi Golkar Minta Anggaran Obat Tidak Dikurangi

AKURAT.CO, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pasuruan menggelar rapat paripurna pembahasan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2027, Sabtu 21/11/2026. Beberapa hal menjadi sorotan Fraksi Partai Golkar dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Kota Pasuruan itu.
Fraksi Partai Golkar lewat juru bicaranya Sutirta menyampaikan beberapa pandangan dan pertanyaan atas beberapa hal yang menjadi perhatian setelah menggelar proses hearing dengan seluruh perangkat daerah sebelumnya. Efisiensi anggaran yang masih berlanjut di tahun depan berdampak adanya rencana efisiensi anggaran obat di RSUD dr R Soedarsono Kota Pasuruan. Jika hal itu benar-benar terjadi, Fraksi Partai Golkar khawatir ketersediaan obat di RSUD maupun di Puskesmas akan berkurang.
"Fraksi Golkar meminta agar anggaran obat tidak dipotong atau dikurangi sehingga mengganggu ketersediaan obat dan juga mengganggu pelayanan bagi masyarakat," ujar Sutirta.
Fraksi penguasa kursi parlemen Kota Pasuruan ini juga meminta Pemkot Pasuruan memperhatikan kesejahteraan tenaga medis di RSUD dr R Soedarsono Kota Pasuruan lewat penyesuaian jasa pelayanan (jaspel). Selanjutnya, sorotan atas optimalisasi peran Perumdam dan UPT logam terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi Golkar juga menyoroti sumbangsih pendapatan dari UPT logam yang hanya sekitar Rp 50 juta/tahun, dianggap tidak sebanding dengan infrastruktur yaitu pembangunan gedung baru bagi UPT logam yang menghabiskan anggaran miliaran.
"Sampai kapan ketimpangan antara besarnya investasi infrastruktur dan minimnya kontribusi PAD akan dibiarkan berlangsung?" lanjut Sutirta.
Berikutnya adanya rencana penyesuaian tarif pelanggan PDAM Kota Pasuruan juga dibahas dalam pandangan umum tersebut. Adanya rencana menaikkan tarif dasar pada blok 3 (pemakaian di atas 21/m3 untuk mendongkrak pendapatan sebesar Rp 80 - 90 juta/bulan. Fraksi Golkar berpandangan bahwa membebankan inefisiensi internal ke masyarakat melalui penyediaan tarif bukanlah langkah bijak. Apalagi tata kelola teknis belum dilakukan secara maksimal.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Ibu dan Putrinya Meninggal Ditabrak Truk Hilang Kendali di Jalan Gajah Mada Mojokerto
- 2Polres Pasuruan Kota dan Brimob Gerebek Dusun Kisik Amankan Belasan Bondet hingga Sabu
- 3Kepala DLH Jatim Nurkholis Tetap Terima 50 Persen Gaji Meski Tersangka Korupsi
- 4Jembatan Sungai Bengawan Solo di Lamongan Dipasang Pagar Cegah Bunuh Diri
- 5Polda Jatim Bekuk 29 Tersangka Penipuan Kerja di Luar Negeri dan Jadi Tentara di Rusia dengan Gaji Tinggi
- 6Rumah Ludes Terbakar di Pasuruan, Bayi Tidur di Dalam Berhasil Diselamatkan
- 7INAHAFF 2026, Ekosistem Anti-Kecurangan JKN Makin Kuat
- 8Kabupaten Pasuruan Peringkat Kedua Daerah dengan Kejadian Sound Horeg Terbanyak di Jatim
- 9Lewat Reka Karsa Cipta 2026, Wali Kota Pasuruan Dorong Inovasi Berdampak dan Dapat Direplikasi
- 10Elang Berebut Langit, Pipit Bertahan Hidup




