Belajar Kepemimpinan dari Perkutut

Adi Harnowo

Dalam khazanah kebudayaan Jawa, burung perkutut bukan sekadar satwa peliharaan yang dinikmati keindahan suara anggungannya. Burung ini memiliki tempat tersendiri dalam tradisi dan pandangan hidup masyarakat Jawa. Ia lekat dengan simbol kedamaian, ketenteraman, kewibawaan, keberuntungan, sekaligus menjadi bagian dari falsafah hidup yang dikenal melalui istilah kukila.

Bagi sebagian masyarakat Jawa, memelihara perkutut bukan semata-mata urusan hobi. Ada nilai filosofis yang menyertainya. Suara perkutut yang teratur, pembawaannya yang tenang, serta karakter burung yang tidak banyak menunjukkan kegaduhan sering dimaknai sebagai gambaran kehidupan yang harmonis. Ada keteduhan, kesabaran, dan keseimbangan yang ingin dihadirkan melalui keberadaan burung tersebut.

Menariknya, nilai-nilai yang melekat pada perkutut itu sesungguhnya dapat menjadi bahan perenungan dalam kehidupan politik, khususnya mengenai bagaimana seorang pemimpin menjalankan kekuasaan dan menjaga kepercayaan rakyat.

Sebab, kepemimpinan sejatinya bukan hanya persoalan kemampuan memegang jabatan, mengendalikan pemerintahan, atau mengumpulkan dukungan politik. Lebih dari itu, kepemimpinan adalah seni menjaga keseimbangan, merawat ketenteraman, membangun kewibawaan, dan memastikan bahwa kekuasaan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Di tengah kehidupan politik yang kerap diwarnai persaingan, perebutan pengaruh, kompromi kepentingan, bahkan kegaduhan komunikasi publik, falsafah perkutut menawarkan perspektif yang menarik, bahwa seorang pemimpin seharusnya mampu menghadirkan ketenangan, bukan justru menjadi sumber kegaduhan.

Perkutut kemudian mendapatkan tempat istimewa. Bukan hanya karena suara anggungannya, tetapi juga karena berbagai kepercayaan yang berkembang mengenai karakter, tuah, dan filosofi burung tersebut.

Dalam pandangan tradisional, perkutut sering dihubungkan dengan ketenteraman rumah tangga, kewibawaan pemilik, serta harapan akan keberuntungan. Sebagian kepercayaan bahkan mengaitkan jenis dan ciri tertentu perkutut dengan simbol keberuntungan atau kewibawaan.

Terlepas dari benar atau tidaknya keyakinan mengenai tuah tersebut, ada pesan kebudayaan yang layak dipetik. Manusia membutuhkan ketenangan dalam menjalani kehidupan, kewibawaan dalam menjalankan tanggung jawab, serta kebijaksanaan dalam memperlakukan sesama.

Tiga hal ini justru menjadi kebutuhan mendasar dalam kepemimpinan. Pertama, ketenangan, pemimpin bukan sumber kegaduhan. Salah satu daya tarik burung perkutut adalah suara anggungannya yang khas. Bagi penggemarnya, suara tersebut menghadirkan suasana teduh dan menenangkan. Perkutut tidak membutuhkan kegaduhan untuk menunjukkan keberadaannya.

Filosofi ini dapat diterjemahkan ke dalam karakter seorang pemimpin. Pemimpin yang baik tidak harus selalu tampil dengan pernyataan keras, pidato panjang, atau menunjukkan kekuasaan melalui berbagai simbol kebesaran. Ia justru dituntut mampu menghadirkan ketenangan di tengah persoalan.

Ketika rakyat menghadapi kesulitan ekonomi, ketidakpastian pekerjaan, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan berbagai persoalan sosial, yang dibutuhkan bukan sekadar pernyataan optimistis. Rakyat membutuhkan kebijakan yang nyata, komunikasi yang jujur, serta kepastian bahwa pemerintah memahami persoalan mereka.

Dalam falsafah Jawa terdapat ungkapan ajining diri saka lathi, yang berarti harga diri seseorang tercermin dari perkataannya. Bagi pemimpin, perkataan bukan sekadar alat komunikasi, melainkan juga cerminan tanggung jawab moral.

Janji yang disampaikan harus memiliki konsekuensi untuk dipenuhi. Pernyataan publik harus dapat dipertanggungjawabkan. Sementara keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.

Pemimpin yang gemar menciptakan kegaduhan, mengumbar ancaman, atau mempertentangkan kelompok masyarakat sesungguhnya sedang menggerus ketenteraman yang seharusnya ia jaga.

Kedua, kewibawaan bukan karena jabatan. Dalam tradisi memelihara perkutut, dikenal perhatian terhadap bentuk tubuh, warna bulu, karakter, hingga kualitas suara. Sebagian penggemar juga mengenal ilmu katuranggan, yakni pengetahuan tradisional mengenai ciri-ciri fisik burung yang dipercaya memiliki makna tertentu.

Di balik tradisi tersebut terdapat satu hal menarik, bahwa penilaian terhadap perkutut tidak hanya didasarkan pada penampilannya, tetapi juga pada karakter dan kualitas yang melekat padanya.

Hal ini dapat menjadi refleksi bagi seorang pemimpin. Kewibawaan tidak seharusnya dibangun hanya melalui jabatan, kekuasaan, fasilitas negara, atau kedekatan dengan lingkaran elite politik.

Kewibawaan sejati lahir dari integritas, keteladanan, konsistensi, serta keberanian mengambil keputusan yang benar meskipun tidak selalu populer.

Seorang pemimpin mungkin dapat memperoleh jabatan melalui proses politik, dukungan partai, koalisi, atau kemenangan dalam pemilihan umum. Namun, kemenangan politik tidak otomatis menjadikannya pemimpin yang berwibawa di mata rakyat. Kewibawaan harus terus dibangun melalui perilaku dan kebijakan.

Dalam konteks ini, falsafah Jawa mengenal konsep sura dira jayaningrat, lebur dening pangastuti. Kekerasan dan kesombongan pada akhirnya dapat dikalahkan oleh kelembutan, kebijaksanaan, dan keluhuran budi.

Artinya, kekuatan seorang pemimpin tidak selalu diukur dari seberapa besar kekuasaan yang mampu ia gunakan, tetapi seberapa bijaksana ia mengendalikan kekuasaan tersebut.

Pemimpin yang berwibawa tidak perlu menakut-nakuti rakyat agar dihormati. Ia justru mendapatkan penghormatan karena rakyat merasa dilindungi, didengar, dan diperlakukan secara adil.

Ketiga, keberuntungan dan tanggung jawab kekuasaan. Dalam kepercayaan tradisional, perkutut kerap dikaitkan dengan keberuntungan atau harapan akan kehidupan yang lebih baik. Tidak sedikit orang memeliharanya dengan keyakinan bahwa keberadaan burung tersebut dapat membawa ketenteraman dan kebaikan bagi pemiliknya.

Dalam kehidupan politik, keberuntungan seorang pemimpin sesungguhnya adalah ketika ia memperoleh kesempatan untuk mengabdi kepada masyarakat. Jabatan merupakan kesempatan, bukan hadiah untuk menikmati keistimewaan.

Kekuasaan merupakan amanah, bukan alat untuk membalas jasa politik, memperkaya kelompok sendiri, atau mengamankan kepentingan keluarga dan jaringan pendukung.

Di sinilah pentingnya membedakan antara keberhasilan memperoleh kekuasaan dan keberhasilan menggunakan kekuasaan.

Seorang pemimpin mungkin berhasil memenangkan kontestasi politik, membangun koalisi besar, dan menguasai berbagai institusi pemerintahan. Namun, ukuran keberhasilan kepemimpinannya tetap harus dikembalikan kepada kehidupan rakyat.

Menjaga Suara Rakyat

Ada satu hal yang menarik dari filosofi memelihara perkutut. Para penggemarnya tidak hanya memperhatikan keindahan fisiknya, tetapi juga menunggu suara anggungannya. Suara menjadi salah satu ukuran penting dalam menikmati keberadaan burung tersebut.

Dalam kehidupan demokrasi, suara rakyat memiliki kedudukan yang jauh lebih penting. Suara rakyat bukan hanya terdengar ketika pemilihan umum berlangsung.

Ia hadir setiap hari melalui aspirasi, keluhan, kritik, harapan, bahkan protes terhadap kebijakan pemerintah.

Pemimpin yang baik harus memiliki kepekaan untuk mendengarnya. Jangan sampai seorang pemimpin hanya dikelilingi orang-orang yang menyampaikan pujian. Jangan pula kritik masyarakat dianggap sebagai bentuk permusuhan politik.

Kekuasaan yang terlalu nyaman dengan pujian akan mudah kehilangan kemampuan untuk membaca kenyataan. Ketika informasi yang sampai kepada pemimpin hanya berisi kabar baik, sementara persoalan masyarakat disembunyikan, sesungguhnya sedang tumbuh jarak antara penguasa dan rakyat.

Dalam kebudayaan Jawa dikenal ungkapan manunggaling kawula lan gusti. Konsep ini memiliki beragam penafsiran dalam tradisi Jawa, tetapi dalam konteks kehidupan sosial dapat menjadi pengingat mengenai pentingnya hubungan yang tidak terputus antara pemimpin dan masyarakat.

Pemimpin tidak boleh berdiri terlalu jauh dari rakyat yang dipimpinnya. Ia harus memahami kehidupan masyarakat bukan hanya melalui laporan birokrasi, tetapi juga dengan melihat langsung kenyataan di lapangan.

Mendengar suara rakyat berarti bersedia menerima kenyataan, termasuk kenyataan yang tidak menyenangkan bagi kekuasaan.

Dalam kehidupan politik modern, kekuasaan seringkali dipahami melalui kemampuan mengendalikan sumber daya, menentukan kebijakan, membangun koalisi, dan memengaruhi keputusan publik. Namun, kekuasaan yang tidak disertai pengendalian moral berpotensi berubah menjadi alat dominasi.

Falsafah Jawa mengenal ajaran memayu hayuning bawana, yakni kewajiban manusia untuk menjaga keselamatan, keharmonisan, dan kebaikan kehidupan dunia.

Jika diterjemahkan ke dalam kepemimpinan, ajaran tersebut mengandung pesan bahwa kekuasaan harus diarahkan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Pemimpin tidak cukup hanya mengejar keberhasilan pembangunan fisik. Ia juga harus menjaga keadilan sosial, kelestarian lingkungan, keharmonisan antarkelompok, dan martabat manusia.

Demikian pula, stabilitas politik tidak boleh dijadikan alasan untuk membungkam kritik atau mengurangi ruang demokrasi. Ketenteraman yang sejati bukanlah keadaan ketika masyarakat tidak berani bersuara.

Ketenteraman justru lahir ketika masyarakat merasa aman untuk menyampaikan pendapat, memperoleh keadilan, dan menjalani kehidupan tanpa rasa takut.

Karena itu, pemimpin membutuhkan kerendahan hati. Ia harus memahami bahwa kekuasaan memiliki batas, jabatan memiliki masa, dan kepercayaan rakyat tidak dapat diwariskan secara otomatis.

Ada sebuah ironi yang patut direnungkan. Sebagian orang memelihara perkutut karena menyukai suara dan ketenangannya. Namun, dalam kehidupan politik, tidak sedikit pemimpin justru ingin mengendalikan semua suara yang berbeda dengan kehendaknya.n

Padahal, demokrasi membutuhkan ruang bagi perbedaan. Rakyat bukan sekumpulan pengikut yang harus selalu menganggukkan kepala terhadap keputusan penguasa.

Jika perkutut dipelihara untuk dinikmati suara alaminya, maka rakyat seharusnya diberi ruang untuk menyampaikan suara politiknya secara merdeka.

Pemimpin yang baik harus mampu membedakan antara loyalitas dan kepatuhan buta. Loyalitas kepada bangsa dan negara justru dapat diwujudkan melalui keberanian mengingatkan ketika kekuasaan mulai menyimpang dari tujuan awalnya.

Burung perkutut memberikan pelajaran sederhana melalui simbol-simbol kebudayaan Jawa: ketenangan, kewibawaan, keberuntungan, dan keseimbangan hidup.

Nilai-nilai tersebut tentu tidak berarti seorang pemimpin harus memiliki perkutut atau meyakini seluruh kepercayaan mengenai tuahnya. Yang lebih penting adalah memahami pesan filosofis di balik tradisi tersebut.

Bahwa pemimpin seharusnya menghadirkan ketenteraman, bukan ketakutan. Membangun kewibawaan melalui keteladanan, bukan kesombongan.

Menggunakan keberuntungan memperoleh jabatan sebagai kesempatan mengabdi, bukan menikmati kekuasaan. Serta menjaga suara rakyat sebagai bagian dari tanggung jawab demokrasi.

Sebab, sebagaimana perkutut yang dihargai bukan semata-mata karena bentuk dan penampilannya, seorang pemimpin juga tidak semestinya dinilai hanya dari jabatan dan simbol kekuasaannya. Ia dinilai dari perilaku, kebijakan, dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Dalam kehidupan Jawa terdapat ungkapan sepi ing pamrih, rame ing gawe. Bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa menjadikan kepentingan pribadi sebagai tujuan utama.

Barangkali, inilah falsafah kepemimpinan yang paling relevan untuk direnungkan hari ini.

Kekuasaan boleh tinggi, jabatan boleh terhormat, dan dukungan politik boleh besar. Namun, semuanya kehilangan makna ketika kepercayaan rakyat mulai memudar.

Sebab, pemimpin sejati bukanlah mereka yang paling keras suaranya ketika berkuasa, melainkan mereka yang paling sungguh-sungguh menjaga kehidupan rakyatnya.

Kewibawaan seorang pemimpin pada akhirnya tidak ditentukan oleh seberapa besar rakyat takut kepadanya, tetapi seberapa besar rakyat percaya kepadanya. ***