BPJS Kesehatan Pasuruan Ajak Peserta PBI JK Rutin Cek Status Kepesertaan

AKURAT.CO, Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) diimbau untuk rutin memastikan status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini penting dilakukan menyusul adanya penyesuaian data penerima bantuan oleh pemerintah. Apabila status kepesertaan berubah menjadi nonaktif, masyarakat yang masih memenuhi kriteria dapat mengajukan pembaruan data sosial ekonomi maupun reaktivasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan, Kemas Rona Kurniawansyah menjelaskan bahwa penyesuaian kepesertaan PBI JK dilakukan berdasarkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh pemerintah melalui instansi terkait. Data tersebut menjadi salah satu dasar dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan iuran JKN.

“Kami mengajak masyarakat pasuruan dan probolinggo, khususnya peserta PBI JK, untuk lebih proaktif memeriksa status kepesertaannya. Jangan sampai baru mengetahui status kepesertaan tidak aktif ketika sedang membutuhkan pelayanan kesehatan. Dengan melakukan pengecekan secara berkala, peserta bisa lebih awal mengetahui kondisinya dan segera mengambil langkah yang diperlukan,” jelas Kemas, Senin (9/11/2026).

Ia menambahkan, masyarakat yang berada pada kelompok desil 6–10, tetapi kondisi ekonomi sebenarnya masih tergolong miskin atau kurang mampu, dapat mengajukan pembaruan data apabila terdapat ketidaksesuaian. Pemerintah memberikan kesempatan selama 90 hari untuk melakukan pemutakhiran melalui kantor desa, kelurahan, maupun Dinas Sosial setempat.

Masyarakat juga dapat mengecek informasi status sosial ekonominya secara mandiri melalui laman Cek Bansos Kementerian Sosial di https://cekbansos.kemensos.go.id/. Sementara itu, bagi masyarakat yang kondisi ekonominya telah memungkinkan untuk membayar iuran secara mandiri, dapat mempertimbangkan perpindahan segmen kepesertaan agar perlindungan JKN tetap berlanjut.

Menurut Kemas, ketepatan data menjadi hal penting agar bantuan iuran dari pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, koordinasi antara masyarakat dan instansi pemerintah terkait perlu dilakukan apabila ditemukan ketidaksesuaian data.

“Apabila masyarakat merasa kondisi sosial ekonominya belum sesuai dengan data yang tercatat, silakan menyampaikan pengajuan pembaruan melalui pemerintah desa, kelurahan, atau Dinas Sosial. Proses pemutakhiran data tersebut menjadi kewenangan instansi terkait, sehingga perlu dipastikan seluruh informasi yang disampaikan sesuai dengan kondisi sebenarnya,” ungkapnya.

Bagi peserta PBI JK yang kepesertaannya telah dinonaktifkan, pemerintah juga menyediakan mekanisme pengaktifan kembali atau reaktivasi sesuai persyaratan. Mekanisme ini dapat dimanfaatkan oleh peserta yang masih berada dalam periode enam bulan sejak penonaktifan maupun peserta nonaktif yang membutuhkan pelayanan kesehatan, sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengajuan reaktivasi dapat disampaikan melalui Dinas Sosial setempat dengan melampirkan Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan. Selanjutnya, usulan tersebut diteruskan kepada Kementerian Sosial untuk dilakukan verifikasi. Apabila dinyatakan memenuhi persyaratan, BPJS Kesehatan akan memproses pengaktifan kembali status kepesertaan.

“Kami berharap peserta yang status kepesertaannya nonaktif dan sedang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak menunda untuk berkoordinasi dengan Dinas Sosial. Nantinya akan dilakukan proses verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Kami juga terus mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumbernya,” tambah Kemas.

Untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi, pengecekan status kepesertaan JKN dapat dilakukan melalui laman PASTI JKN di https://pasti.bpjs-kesehatan.go.id/cek/, Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 0811 8 165 165, BPJS Kesehatan Care Center 165, maupun dengan mendatangi kantor BPJS Kesehatan terdekat.

“Kami ingin memastikan masyarakat tetap mendapatkan informasi yang benar mengenai kepesertaan JKN. Silakan manfaatkan kanal resmi BPJS Kesehatan untuk melakukan pengecekan maupun memperoleh informasi lebih lanjut. Dengan memahami status kepesertaannya, masyarakat dapat melakukan langkah antisipasi sehingga perlindungan kesehatan tetap terjaga,” tutupnya.